Pemerintah Indonesia mendirikan Badan REDD+ sebagai tindak lanjut komitmen Indonesia pada pertemuan G20 2009 di Pittsburgh dalam rangka mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan sebesar 26% melalui upaya mandiri dan hingga 41% melalui dukungan internasional. Badan ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam mengelola proyek-proyek dan pemangku kepentingan yang beragam, mengatasi bottleneck aliran informasi, serta menanggapi tekanan dari pemangku kepentingan internasional, nasional, dan sub-nasional.

Pendekatan yang dilakukan dengan mengintegrasikan advokasi publik, hubungan pemerintah, dan komunikasi perubahan perilaku untuk mendukung Badan REDD+. Mengingat cakupan tugas yang luas, penekanan diberikan pada manajemen perubahan dan komunikasi inklusif untuk memastikan aliran informasi internal dan eksternal yang efektif. Secara internal, tim kami memfasilitasi komunikasi yang mulus antara empat deputi Badan ini, dengan mendirikan struktur tim komunikasi yang kuat yang sangat penting untuk memenuhi indikator kinerja utama. Secara eksternal, produk komunikasi yang disesuaikan dikembangkan untuk meningkatkan reputasi dan akuntabilitas Badan ini di semua tingkatan. Upaya dalam urusan publik dan komunikasi untuk pembangunan memastikan bahwa informasi berkualitas secara konsisten diberikan kepada pemangku kepentingan utama, meningkatkan inklusivitas dan dukungan. Pihak-pihak yang terlibat oleh Badan ini meliputi kementerian-kementerian sektoral (Kehutanan, Lingkungan Hidup, Pembangunan Desa, Luar Negeri, Dalam Negeri, Keuangan, dan BAPPENAS), pemerintah provinsi target (Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Jambi, Sumatra Barat, Sulawesi Tengah, Aceh, Papua, Riau, Papua Barat, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat), serta lembaga-lembaga teknis pendukung seperti BIG, berbagai LSM, lembaga donor, dan institusi akademis.

Selama satu tahun kolaborasi berjalan, dasar-dasar strategi penyuluhan yang efektif telah diterapkan. Termasuk merancang protokol komunikasi untuk juru bicara, pembetukan struktur tim komunikasi untuk menyederhanakan pekerjaan internal, dan membangun relasi dengan media nasional dan sub-nasional. Materi diproduksi untuk pemangku kepentingan di semua tingkatan, memperkuat kemampuan Badan ini dalam advokasi publik dan manajemen isu. Badan ini menjadi kekuatan utama dalam upaya Indonesia untuk mengurangi emisi, sejalan dengan tujuan-tujuan iklim yang disepakati organisasi dunia.