Portfront_id

Pemerintah Indonesia hanya berhasil melakukan vaksinasi COVID-19 kepada 13% dari 21,5 juta penduduk usia lanjut atau lansia hingga Mei 2021. Cakupan vaksinasi tertinggi terjadi di wilayah Jabodetabek yang mencapai 70-80%, sedangkan cakupan di provinsi-provinsi yang paling parah terdampak (termasuk Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, dan Sulawesi Selatan) jauh lebih rendah dari rata-rata nasional.

Pada tahun 2022, Kemitraan Keamanan Kesehatan Australia-Indonesia (AIHSP) mempercayakan ID COMM untuk melakukan pelibatan media dan komunitas untuk komunikasi risiko terkait peluncuran vaksin COVID-19 dan tindakan pencegahan untuk memperluas akses bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas di Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Program AIHSP ini merupakan bentuk dukungan terhadap upaya Pemerintah Indonesia dalam mempercepat peluncuran vaksin di empat provinsi prioritas tersebut.

ID COMM memulai pendekatan dengan memperkuat pengetahuan melalui pemantauan media, analisis konten, dan social listening di berbagai saluran media sosial yang relevan. Kemudian, tim mengembangkan sistem manajemen pengetahuan, merumuskan fakta dan narasi yang akurat, merancang produk komunikasi, dan mengundang organisasi penyandang disabilitas, serta organisasi masyarakat sipil lainnya (SIGAB, FODIS, dan MAFINDO) untuk berpartisipasi dalam pembuatan produk komunikasi.

ID COMM juga memfokuskan diri pada membangun hubungan dengan media dengan mengadakan program pelatihan tentang komunikasi risiko terkait COVID-19 dan memberikan beasiswa kepada jurnalis. Tim juga menyusun cerita human interest, melakukan media pitches, menyebarkan siaran pers, memproduksi artikel untuk kolom opini editor, mengundang jurnalis untuk berpartisipasi dalam kegiatan program VAHSI, dan mempromosikan Program Vaksinasi COVID-19 Inklusif di media lokal (terutama radio).

Selain itu, kolaborasi AIHSP-ID COMM juga menghasilkan program seperti webinar/sesi pembelajaran online, lokakarya yang melibatkan kelompok komunitas, dan FGD dengan pemangku kepentingan di Sulawesi Selatan. Tim juga memperkenalkan program percontohan “Vaksinasi COVID-19 Inklusif untuk Penyandang Disabilitas” di Kabupaten Maros, Pinrang, Enrekang, Bone, dan Gowa di provinsi Sulawesi Selatan. Tim juga menyebarkan informasi tentang praktik terbaik dari seri vaksinasi inklusif kepada pemangku kepentingan di Sulawesi Selatan, termasuk lembaga pemerintah daerah, organisasi penyandang disabilitas, CSO, akademisi, sektor swasta, media, dan tokoh agama.

Seri program vaksinasi inklusif meningkatkan visibilitas, popularitas, dan reputasi organisasi yang menjadi mitra kerja VAHSI. Anggota dari organisasi tersebut terlibat, baik sebagai pembicara, narasumber, atau ahli dalam pemberdayaan penyandang disabilitas. Selain itu, pemantauan oleh ID COMM mendeteksi peningkatan kemampuan anggota organisasi dalam memproduksi konten digital yang memberikan manfaat ekonomi. Selain itu, didirikan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Inklusif dan Pusat Disabilitas UNHAS di Universitas Hasanuddin (UNHAS).

Tim ID COMM juga berhasil mendorong pembuatan pedoman operasi standar untuk pelaksanaan vaksinasi inklusif sebagai acuan di masa depan. Program ini juga berhasil mempengaruhi kelompok agama untuk menyediakan layanan inklusif di tempat ibadah. Selama program vaksinasi inklusif, hibah mikro dari Universitas Harvard membuka peluang yang lebih luas untuk memfasilitasi kolaborasi antara Unit Kegiatan Mahasiswa di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan organisasi lokal untuk meningkatkan keterampilan tenaga kesehatan dalam melayani penyandang disabilitas.

Program ID COMM secara langsung dan tidak langsung berkontribusi pada total vaksinasi di antara penyandang disabilitas: 3.002 orang di Sulawesi Selatan, 1.388 orang di Bali, 1.625 orang di Yogyakarta, dan 3.702 orang di Jawa Tengah. Tim juga melihat kemauan politik yang lebih kuat dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi kelompok rentan. Misalnya, formulir pasien di klinik kesehatan setempat (Puskesmas) dimodifikasi untuk mengakomodasi profil dan catatan kesehatan penyandang disabilitas. Dokumen strategi komunikasi risiko untuk merespons krisis kesehatan didistribusikan di 10 kabupaten, sementara model program vaksinasi COVID-19 inklusif diterapkan di 24 kabupaten. Terakhir, seri vaksinasi inklusif juga mendorong metode yang lebih proaktif dari lembaga pemerintah daerah, seperti keputusan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperkuat pendekatan dari rumah ke rumah saat mendaftarkan individu penyandang disabilitas.