Apa pun trennya, public relations  harus tetap relevan, agile, mengenali audiensnya, mau mendengar, dan selalu menjaga etika dalam berkomunikasi. Dilansir dari United Nation Foundation, 20 Desember 2022, terdapat lima hal yang akan menjadi sorotan di tahun 2023 di kancah global. Antara lain, Sustainable Development Goals (SDGs), krisis iklim, mengelola dampak jangka panjang COVID-19, konflik kemanusiaan akibat adanya ketegangan geopolitik, resesi ekonomi, hingga membangun sistem inklusif untuk kerja sama internasional.

Dikutip dari kominfo.go.id, 10 November 2022, tercatat ada tiga isu utama yang diusung Indonesia sebagai Presiden dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 2022. Di antaranya, transisi energi berkelanjutan, transformasi digital, dan arsitektur kesehatan global.

Beberapa catatan di atas turut memengaruhi arah komunikasi organisasi yang ada di Indonesia di tahun depan. Belum lagi, tahun ini, tanah air mulai memasuki tahun politik hingga perkembangan dunia digital yang terus berubah secara dinamis. Menurut laporan Infobip seperti yang dikutip dari infokomputer.grid.id, 30 Januari 2023, ada lima tren teratas yang memengaruhi pengalaman pelanggan (customer experience) dan komunikasi omni channel sepanjang tahun ini. Antara lain, teknologi yang composable, hyper automation and intelligent bot, seperti ChatGPT, pengalaman pelanggan end-to-end yang sangat dipersonalisasi dan diaktifkan oleh kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan analitik, pengalaman “phygital” hybrid atau penggabungan antara pengalaman digital dan fisik yang imersif, dan pengalaman pelanggan yang lebih conversational. Contoh, chatbot bertenaga AI yang memungkinkan pelanggan memesan layanan Uber melalui aplikasi WhatsApp. Semua itu tentu harus menjadi perhatian bagi praktisi public relations di dunia dalam menentukan strategi ke depan dan beradaptasi dengan segala perubahan yang ada.

Polarisasi

Sementara itu, penelitian Ikatan Pranata Humas Indonesia (Iprahumas) menghasilkan rekomendasi “Top 10 Isu Komunikasi Publik untuk Penguatan Peran Humas Pemerintah 2023”. Iprahumas membaginya ke dalam dua isu, yakni, tahun politik dan Keketuaan KTT ASEAN.

Di satu sisi, tim peneliti juga menghimpun sembilan temuan yang harus menjadi perhatian bersama, terutama bagi humas pemerintah. Salah satunya, hanya ada dua instansi kementerian yang menyiapkan isu tahun politik dan persiapan Keketuaan KTT ASEAN dan tidak semua situs instansi pemerintah memiliki kanal khusus siaran pers. Menurut Wakil Ketua Umum Iprahumas, Dyah Rachmawati Sugiyanto, hal ini menunjukkan strategi komunikasi belum masuk ke dalam strategi kehumasan secara masif. Menurut data yang dihimpun perusahaan media monitoring, NoLimit Indonesia, isu politik mendominasi tahun 2022 dengan isu pemilihan presiden sebanyak 3 juta data percakapan dan isu Ibu Kota Nusantara (IKN) sebanyak 4 juta data percakapan. Adapun isu-isu lainnya yang mendominasi adalah perhelatan forum G20 dan tragedi Kanjuruhan, masing-masing 1,1 juta data. Isu yang juga berada di jajaran top five adalah MotoGP dengan 700 ribu data percakapan. 

Melihat kondisi tersebut, co-founder dan CEO NoLimit Indonesia Aqsath Rasyid berpesan agar praktisi PR, terutama humas pemerintah untuk bersikap ekstra waspada dan hati-hati dalam membuat pernyataan, unggahan, hingga pada saat mengemas konten. “Sekali saja brand terafiliasi dengan satu calon presiden, tidak hanya berbahaya, tapi dampaknya bisa berkelanjutan,” ujarnya. “PR harus memastikan seluruh stakeholder di dalam perusahaan, dari direktur hingga level terbawah, netral,” imbuhnya. 

Menariknya, meski laporan Edelman Trust Barometer 2023 memberi penekanan terhadap adanya peningkatan tren polarisasi, bisnis masih menjadi lembaga yang paling dipercaya, serta rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah dan media. Hasil serupa justru tidak terjadi di Indonesia. Ternyata, Indonesia masuk ke dalam kategori negara dengan polarisasi sedikit atau rendah bersama negara seperti Singapura. Pun demikian dengan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dan institusi bisnis yang masih cukup tinggi dengan kepercayaan terhadap institusi bisnis di tanah air mencapai 83% dan pemerintah 76%.

Kolaborasi

Apa pun hasil risetnya, Usman Kansong, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika di Bandung, Sabtu (17/12/2022), mengatakan, berkaca dari pengalaman menghadapi pandemi dan penyelenggaraan G20, kunci keberhasilan menghadapi berbagai rintangan adalah kolaborasi. Kata kunci yang kedua, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, yakni agar menjadikan setiap tantangan menjadi peluang. Apalagi, tahun ini Indonesia akan kembali dipercaya sebagai tuan rumah untuk forum-forum internasional. Sementara terkait tahun politik, ia menegaskan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar bersikap netral. “Apabila tidak yakin, lebih baik kita diam,” katanya.

Lain halnya menurut Sari Soegondo, Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI). Selain meningkatkan kesadaran yang lebih tinggi untuk menegakkan praktik berwawasan environmental, social, dan governance (ESG), co-founder dan Direktur Eksekutif ID COMM ini mengajak PR untuk bersikap lebih empatik dan inklusif. Selalu menjaga kesadaran dan terus menerus mengasah kepekaan serta menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan aspirasi khalayak. Tak kalah penting, PR jangan meninggalkan etika. Menurutnya, gempuran pesan yang diproduksi, dimanipulasi hingga dikomersialisasi, dapat menyebabkan kesadaran etika masyarakat semakin rendah. Kondisi ini perlu diimbangi oleh kesadaran PR mencerdaskan dan membawa kebaikan sesuai filosofi komunikasi.

Agung Laksamana, Ketua Public Affairs Forum Indonesia (PAFI) menekankan pentingnya PR mengelola the power dalam organisasi, serta menyuarakan narasi optimisme dan resiliensi. “PR kerap melupakan narasi tentang aset terbesar yang dimiliki organisasi, yakni seluruh insan yang ada di dalamnya,” katanya. Padahal jika merujuk hasil survei Edelman Trust Barometer 2023, sumber informasi yang paling dipercaya publik bukan CEO atau humas, melainkan karyawan.

Dosen Komunikasi dari Universitas Pembangunan Jaya Fathiya Nur Rahmi juga menitikberatkan kepada salah satu fungsi PR yang sering dilupakan, yakni advokasi. Fungsi ini penting bagi PR untuk menghimpun dukungan publik menggunakan metode storytelling. “Di tengah ingar bingar brand baru dan bisingnya informasi, kemampuan PR dalam melakukan storytelling sangat dibutuhkan untuk menarik perhatian audiens,” imbuhnya. Director Corporate Communications APRIL Group Anita Bernardus mencatat setidaknya ada tiga hal penting yang bisa dipelajari oleh praktisi PR sepanjang 2022. Antara lain, lincah (agile) terhadap perubahan, melatih kemampuan mendengarkan audiens, mengimplementasikan prinsip “”less is more“”, pandai memilih pesan yang paling penting dan strategis, serta mampu berpikir kritis.

Sedangkan kunci Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) menghadapi berbagai rintangan dan tren, tetap sama. Yakni, menemukan relevansi, termasuk di dalam fungsi PR, baik untuk internal maupun eksternal dalam situasi yang selalu dinamis. Salah satunya dengan cara melakukan riset. “Kami juga menyadari tidak bisa menjawab berbagai tantangan itu sendiri. Perlu ada kolaborasi agar dapat memberikan hasil yang lebih berdampak,” kata Steve Saerang, SVP Corporate Communications IOH.

Riset juga menjadi sorotan founder & CEO dari VMCS Advisory Indonesia Elvera N. Makki. Dari riset inilah PR dapat memahami target audiens. PR harus mengedepankan audiens sentris, empati, mampu menangkap permasalahan, lalu membantu memecahkannya melalui komunikasi.

Penulis: Ratna Kartika.

Sumber: PR Indonesia, “Tren PR 2023 Dari ESG sampai Tahun Politik”, Edisi 94 | Th VIII | Januari 2023